BANDUNG, (PRLM).- Hak Kekayaaan Intelektual (HAKI) masih dinilai kurang penting oleh sebagian besar pelaku Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) di Indonesia. Akibatnya, banyak produk KUMKM Indonesia yang akhirnya dipatenkan oleh negara lain.
Demikian diungkapkan Kepala Dinas KUMKM Jabar, Wawan Hernawan pada Sosialisasi Pengembangan Inovasi Produk KUKM yang digelar Kementerian KUKM RI di Bandung, Selasa (22/5).
Menurut dia, minimnya kesadaran KUMKM akan pentingnya HAKI, juga menjadi salah satu indikator minimnya perhatian pemerintah terhadap pelaku KUMKM.
"Persoalannya biaya pendaftaran HAKI itu mahal. Ini membuat sebagian besar KUMKM keberatan mendaftarkan merek, paten, dll," kata Wawan.
Ia menilai, idealnya, ketika KUMKM keberatan dari segi biaya, pemerintah memfasilitasi bantuan pendaftaran HAKI. "Jangan sampai menyesal. Kalau sudah dipatenkan negara lain, baru kita ribut," tuturnya.
Untuk itu, Wawan mengaku menyambut baik penyusunan Peraturan Daerah (Perda) HAKI oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar. Ia berjanji akan terus mendorong agar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jabar meloloskan Perda tersebut.
Ia mengatakan, Perda tersebut sangat dibutuhkan pelaku KUMKM. Namun, menurut dia, Perda yang dibuat harus aplikatif, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan, jangan hanya sebatas teori atau asumsi.
"Perda HAKI ini akan menjadi regulasi pelindung bagi pelaku KUMKM," tuturnya.
Menurut Wawan, Dinas KUMKM Jabar sempat memfasilitasi pendaftaran HAKI, khususnya merk. "Akan tetapi, sejak 2009 sudah diserahkan kepada dinas lain karena mereka minta. Sekarang yang masih kami fasilitasi adalah sertifikat halal. Dari 8000 produk KUMKM di Jabar yang telah bersertifikat halal, hampir 70%-nya kami yang memfasilitasi,” katanya.
Pada kesempatan yang sama Wawan mengaku menyesalkan arti daya saing yang masih kerap disalahartikan oleh pelaku KUMKM di Jabar.
Selama ini, umumnya pelaku KUMKM mengartikan daya saing sebagai upaya untuk membuat produknya laku tanpa memperhatikan kualitas, kemasan, dan lainnya.
Padahal, menurut dia, produk KUMKM berdaya saing manakala kualitas, variasi produk, kemasan, aspek legal produk, HAKI, serta pelayanan terhadap konsumen benar-benar diperhatikan oleh pelaku KUMKM. Daya saing suatu produk KUMKM akan semakin meningkatkan manakala ada kolektivitas atau kebersamaan diantara pelaku KUMKM.
Ia mencontohkan, para pelaku UMKM kerupuk menghadapi masalah modal, kalau sendiri akan sulit. Namun, bila mereka kolektif dalam bentuk koperasi akan lebih untuk mengakses perbankan.
"Berkoperasi bagi pelaku UMKM merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing produk pelaku KUMKM. Dengan berkoperasi, ekonomi akan maju. Selain itu, pelaku KUMKM harus memperhatikan masalah pelayanan terhadap konsumen,” tuturnya.
Sementara Asisten Deputi Bidang Ekspor Impor Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian KUKM RI, Bonar Hutawuruk mengatakan, trend desain ke depan adalah selera pasar. Bila pelaku KUMKM memproduksi sesuatu tidak tahu arah mana kecenderungan konsumen, maka menurut dia produk yang dihasilkan akan sia-sia.
“Pelaku KUMKM harus mampu membaca selera konsumen seperti apa? Selera konsumen cenderung berubah-ubah. Untuk itu, pelaku KUMKM dituntut inovatif dan kreatif dalam memproduksi produknya,” tuturnya.
Tren desain, lanjutnya, berubah karena ada sesuatu yang mempengaruhinya. Dalam dunia desain terdapat trend setter yang menjadi panutan masyarakat. Trend desain pun kadang hilang kemudian muncul kembali setelah sekian lama. Siklusnya muncul, tumbuh, puncak, turun dan hilang. Kemudian muncul lagi dan begitu seterusnya.
"Melalui kegiatan itu, kita akan coba agar para pelaku KUMKM mampu membaca trend desain sesuai perkembangan yang terjadi di masyarakat. Jangan takut menuangkan idea atau gagasan. Wujudkan dalam bentuk yang bisa diminati oleh masyarakat. Jangan takut mencoba dan belajar dari pelaku KUMKM yang lebih berpengalaman dan berjejaring dalam memperluas pasar,” paparnya. (A-150/A-89)***
sumber: Harian Pikiran Rakyat, Selasa, 22/05/2012
Tidak ada komentar:
Posting Komentar