Petani Sudah Bergantung pada Benih Luar

BANDUNG, (PRLM).- Dominasi koorporasi dalam pertanian di Jawa Barat bisa mengancam ketahanan dan kedaulatan pangan. Para petani sudah bergantung dengan produk-produk benih maupun pestisida luar bahkan pemasaran pun dikuasai kalangan koorporasi.

“Jaringan perusahaan multinasional sudah demikian kuat mencengkeram pertanian di Jawa Barat yang lambat laun akan mengancam kedaulatan pangan,” kata Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jabar, Dadan Ramdan, dalam pernyataanya ke “PRLM”, Selasa (22/5).


Dia mencontohkan produksi dan distribusi untuk sayuran-sayuran di Bandung Selatan (Kab. Bandung), Garut, Lembang (Kab. Bandung Barat), Cipanas (Kab, Cianur), maupun sentra hortikultura lainnya “Pemasaran produk kentang, tomat, cabai, seledri, dan bawang dikuasai oleh Indofood Frito Lay, Heinz ABC dan Del Monte . Demikia pula dengan produksi dan distribusi kacang-kacangan, jagung, serelia, di Bandung Timur, Subang, Purwakarta, Tasikmalaya di kuasai Garuda Food, Cargill, dan Charon Phokpand,” katanya.

Sedangkan di bidang sarana produksi pertanian (saprotan), menurut Dadan, melalui formulator pestisida dan kebijakan pemerintah daerah setempat dikuasi Ciba Geigy (Jepang), BASF (jerman), Novartis (USA), Bayer (Jerman). “Untuk bidang perbenihan dikuasai Monsanto (USA) yakni jagung dan kedelai, sedangkan Known You (Taiwan) untuk semangka, labu, dan terung. Perusahaan Takii’s (jepang) juga menyuplai benih wortel, kubis, bung kol, dan tomat,” katanya.

Pemerintah sendiri akan menjadikan Jawa Barat sebagai “food estate” sebagai perubahan “rice Center” di wilayah Kabupaten Karawang. Dalam Peraturan Presiden Tentang Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), Jawa Barat masuk dalam koridor Food Estate. “Rangkaian rencana Food Estate tersebut ditindaklanjuti oleh Pemprov DKI dengan merencanakan membangun kawasan Food Estate di wilayah Depok, Bogor, dan Bekasi,” katanya.

Bentuknya semacam kawasan pasar induk yang menampung bahan pokok makanan dengan Jawa Barat dijadikan sebagai pemasok. “Namun tanpa perbaikan dalam sistem produksi dan distribusi yang kini dikuasai perusahaan-perusahaan besar membuat keberadaan food estate tidak akan banyak membantu kesejahteraan petani,” katanya.(A-71/A-147)***


sumber: Harian Pikiran Rakyat, Selasa, 22/05/2012