BANDUNG, (PRLM).- Pemerintah dinilai setengah hati dalam mengembangkan koperasi. Salah satu indikatornya, banyak kebijakan yang seharusnya dinilai bisa berjalan optimal jika diberlakukan dengan melibatkan koperasi, namun diberikan kepada lembaga lain.
Demikian diungkapkan Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Jawa Barat (Jabar), Wans Ibrahim pada Rakor Pusat Koperasi Unit Desa (Puskud) Jabar, di Bandung, Selasa (15/5).
Contohnya, menurut dia, adalah pengguliran kredit cinta rakyat (KCR). "Sejak diluncurkan akhir 2011 hingga saat ini, KCR baru tersalur kurang lebih Rp 7 miliar dari target Rp 165 miliar. Kalau disalurkan melalui koperasi, saya yakin, bisa terserap cepat," ujarnya.
Ia mencontohkan, Koperasi Panca Bhakti (Kopanti) Jabar yang dalam 6 bulan mampu menyalurkan kredit koperasi usaha mikro kecil menengah (KUMKM) hingga Rp 57 miliar.
“Kami punya keyakinan koperasi pasti bisa bahkan akan lebih baik dibanding bank. Masalahnya, kalau aturan bank berbelit-belit,” tutur Wans.
Kebijakan koperasi saat ini, menurut dia, sangat berbeda dibandingkan sebelum bergulirnya era reformasi. Saat itu koperasi, khususnya KUD, diberikan kewenangan untuk menyalurkan berbagai kebutuhan pokok, seperti pupuk, gula, tepung, dll.
"Era reformasi saat ini, keberpihakan pemerintah terhadap koperasi sangat rendah dibanding zaman pemerintah Presiden Soeharto," ujarnya.
Kebijakan tersebut, lanjutnya, bahkan sampai ditiru negara lain, seperti Malaysia, Vietnam dan beberapa negara lainnya. Sementara di Indonesia sekarang ini justru ditinggalkan.
"Koperasi memerlukan keberpihakan pemerintah. Tanpa adanya kebijakan yang berpihak, koperasi tidak akan berkembang," kata Wans.
Sementara itu, Kepala Dinas KUMKM Jabar, Wawan Hernawan, mengatakan, Puskud harus menjadi consumer cooperative Jabar atau koperasi konsumsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Menurut dia, koperasi harus mengandalkan kemampuan ekonominya, jangan terlalu bergantung pada pihak lain.
"Saya sangat setuju bahwa kebijakan pemerintah saat ini kurang berpihak pada KUD. Namun, bukan berarti KUD harus mati," katanya.
Menurut dia, KUD harus berbenah dan mengembangkan diri dengan mencari celah-celah usaha baru. Ia menilai, banyak peluang-peluang yang bisa dilakukan oleh KUD. Dikatakan Wawan, saat ini dari 487 KUD di Jabar, yang tercatat di Dinas KUMKM ada sekitar 221 unit.
Ketua Puskud Jabar, Toto Iskandar, mengatakan, untuk kembali membangkitkan KUD, pihaknya melakukan berbagai kerjasama dengan beberapa mitra. Diantaranya, melakukan pendekatan dengan Bank Bukopin untuk bekerjasama dalam bidang swamitra.
Ia menilai, KUD pun sangat potensial untuk kembali menguasai distribusi bahan-bahan strategis, seperti pupuk, beras dan lainnya, walaupun kebijakan pemerintah lebih mengarah pada persaingan.
"Saat ini kami terus berbenah untuk meningkatkan kemampuan KUD di bidang tersebut," tutur Toto. (A-150/A-89)***
sumber: Harian Pikiran Rakyat, Selasa, 15/05/2012
Tidak ada komentar:
Posting Komentar