BANDUNG, (PRLM).-Kelangkaan elpiji tabung 3 kg yang saat ini terjadi di sejumlah wilayah di Jawa Barat (Jabar) disinyalir terjadi akibat ulah spekulan yang melakukan penimbunan. Diduga, aksi tersebut dilakukan terkait penyesuaian alokasi elpiji 3 kg di Jabar yang dilakukan Pertamina awal tahun ini.
Demikian diungkapkan Pengamat Ekonomi dari Universitas
Pasundan (Unpas), Acuviarta Kartabi, di Bandung, Selasa (15/5). Untuk itu, menurut dia, Pertamina harus bertindak cepat, melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian dan aparat terkait.
"Sudah alokasinya disesuaikan, ditambah dengan aksi spekulasi. Indikasi ulah spekulan yang melakukan penimbunan terlihat dari tingkat permintaan elpiji 3 kg saat ini yang cenderung normal. Nyaris tidak ada lonjakan permintaan, seperti pada periode Lebaran," ujarnya.
Menurut dia, hal itu juga tercermin dari tingginya kenaikan harga elpiji 3 kg, yang dipasaran saat ini sudah mencapai Rp 15.000-Rp 20.000 per tabung. Padahal, harga gas elpiji 3 kg ditentukan pemerintah dan sampai saat ini belum ada kenaikan dari Pertamina.
Ia menilai, kondisi ini sudah sangat memprihatinkan, bahkan merugikan dan meresahkan masyarakat. "Kalau dibiarkan, kondisi ini bisa memicu gejolak masyarakat. Oleh karena itu, Pertamina, pemerintah, dan kepolisian harus bergerak cepat untuk mengantisipasinya," kata Acuviarta.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jabar, Ferry Sofwan Arief, menilai, kelangkaan elpiji 3 kg yang terjadi saat ini akan mengancam eksistensi pelaku usaha mikro, khususnya di sektor makanan olahan.
Untuk itu, ia menghimbau agar Dinas Industri dan Perdagangan di tingkat kabupaten/kota segera melakukan pengawasan dan mengambil tindakan jika menemukan aksi spekulasi di daerah.
"Kelangkaan ini akan meresahkan masyarakat dan pelaku usaha mikro. Salama ini umumnya pelaku usaha mikro menggunakan elpiji 3 kg dalam menjalankan proses produksinya. Kelangkaan elpiji seharusnya tidak boleh terjadi karena sampai saat ini belum ada produk substitusinya," kata Ferry.
Akibat kelangkaan tersebut, menurut dia, saat ini sudah banyak pelaku usaha mikro yang mengganti bahan bakarnya. Misalnya, beberapa pengusaha tahu di Sumedang yang saat ini sudah beralih menggunakan kayu bakar.
Terkait kebijakan Pertamina yang melakukan penyesuaian kuota elpiji 3 kg di Jabar, menurut Ferry, seharusnya badan usaha milik negara (BUMN) tersebut menyampaikan informasi penyesuaian itu kepada masyarakat sebelum kebijakan tersebut diberlakukan.
"Seharusnya kebijakan ini disosialisasikan terlebih dahulu, sehingga masyarakat dan para pelaku usaha mikro memiliki persiapan untuk menghadapinya," tutur Ferry.
Pjs. Asisten Manajer External Relation Pemasaran BBM Retail Region III PT Pertamina (Persero), Fajri Pradana Putra, mengakui bahwa pihaknya sudah menerima laporan adanya kelangkaan elpiji 3 kg di beberapa wilayah Jabar. Namun, menurut dia, sejauh ini Pertamina belum akan menambah pasokan.
Akan tetapi, terkait potensi penimbunan yang mungkin dilakukan oleh para spekulan, menurut Fajri, Pertamina sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan aparat terkait. Penimbun, menurut dia, akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.
Menurut dia, adanya kekurangan pasokan elpiji 3 kg di Jabar terjadi karena penyesuaian alokasi untuk wilayah ini. Dari 3,6 juta metric ton (3,6 Miliar kg) alokasi elpiji nasional tahun ini, Jabar hanya mendapat jatah sekitar 900.000 metric ton.
Namun, ia memastikan, stok elpiji 3 kg aman, sehingga mengjimbau masyarakat agar tidak melakukan panic buyying. Pasalnya, menurut dia, kepanikan masyarakat akan semakin menungkatkan potensi penimbunan yang dilakukan oleh spekulan. (A-150/A-89)***
sumber: Harian Pikiran Rakyat, Rabu, 16/05/2012
Tidak ada komentar:
Posting Komentar