BANDUNG, (PRLM).- Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung meminta Pertamina untuk menyelesaikan persoalan kelangkaan gas elpiji 3 kg di Kota Bandung dalam waktu tiga hari. Operasi pasar juga harus dilakukan untuk menstabilkan harga dan keberadaan gas bersubsidi tersebut.
Hal tersebut terungkap dalam kunjungan kerja Wakil Wali Kota Bandung Ayi Vivananda ke
kantor Pertamina UPMS III cabang Bandung, Jln. Wirayudha No.1, Selasa (29/5/12). "Tata niaga yang dilakukan dalam penjualan gas 3 kg memang belum sesuai, semuanya diserahkan kepada mekanisme pasar sehingga tidak ada jaminan bahwa hanya masyarakat miskin saja yang bisa menikmati, padahal itu kan gas bersubsidi untuk rumah tangga sasaran," kata Ayi kepada wartawan, ketika ditemui di sela-sela kunjungan tersebut.
Menurut dia, pengurangan alokasi kuota elpiji 3 kg di Bandung Raya, terutama Kota Bandung, ikut memperparah fluktuasi harga dan ketersediaan gas tersebut di pasaran. Selain itu, tidak adanya Harga Eceran Tertinggi (HET) juga semakin meningkatkan keluhan masyarakat.
Ayi juga meminta, HET ditetapkan secepatnya, sehingga pengecer juga bisa dikenai sanksi jika menjual gas 3 kg di luar batas kewajaran. "Tidak adanya HET merugikan masyarakat, karena mayoritas masyarakat mendapatkan gas dari pengecer, bukan dari agen atau pangkalan," ucap Ayi.
Di Kota Bandung, terdapat sedikitnya 28 agen dan 791 pangkalan.
Ketua Paguyuban Camat Kota Bandung Iwan Setiawan mengatakan, pendataan sementara mengenai kelangkaan di Kota Bandung sudah satu pekan ini "Hasilnya, kelangkaan memang terjadi secara merata," ucapnya. Dia mengatakan, akan memasok data tersebut kepada Pertamina agar dilakukan extra dropping. (A-175/A-88)***
Tidak ada komentar:
Posting Komentar