Demikian diungkapkan pengamat ekonomi dari Universitas Pasundan (Unpas), Acuviarta Kartabi di
Bandung, Jumat (25/5). Namun, menurut dia, opsi kenaikan harga BBM subsidi paling mungkin dilakukan pada akhir kuartal ketiga, pasca-Lebaran nanti.
"Menaikkan harga BBM subsidi harus dilakukan untuk mengimbangi potensi kenaikan harga minyak dunia, lonjakan permintaan. Hal ini mau tidak mau harus dilakukan agar tidak memberatkan anggaran. Namun, kenaikannya harus dilakukan secara rasional dan bertahap," tuturnya.
Akan tetapi, kalau dilakukan saat ini, menurut dia, waktunya sangat berdekatan dengan periode kenaikan inflasi akibat dorongan permintaan. Pasalnya Juni-Juli mendatang akan memasuki tahun ajaran baru dan diikuti dengan puasa serta Lebaran pada Juli-Agustus.
"Kalau Juni dan Juli jelas tidak mungkin. Implikasinya terlalu besar. Tekanan inflasi pada bulan-bulan tersebut sangat tinggi karena dorongan permintaan masyarakat. Kalau mau diberlakukan, paling cepat September," tuturnya.
Akan tetapi, menurut dia, jika pemerintah memilih untuk menaikkan harga BBM subsidi, maka kenaikannya tidak boleh melampaui angka psikologis, naik Rp 1.500 per liter menjadi Rp 6.000 per liter. "Dulu harga BBM subsidi sempet di level ini," katanya.
Jika pemerintah tidak berani mengambil kebijakan ini, menurut dia, solusi yang harus ditempuh adalah menambah kuota. Ia menilai, penambahan kuota ini tidak akan membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) jebol.
"Tidak akan jebol. Pemerintah kan bisa melakukan penghematan dari berbagai sektor, seperti anggaran lembaga/kementrian, atau bisa mengambil dari cadangan fiskal," kata Acuviarta.
Ia menilai, dalam memutuskan langkah mana yang akan ditempuh, pemerintah harus memperhitungkannya secara matang. Selain itu, pemerintah juga jangan mempublikasikan langkah yang akan ditempuh sebelum menjadi keputusan yang bisa dipertanggung jawabkan.
"Total kuota BBM subsidi kita unrealistic. Bagaimanapaun pasti akan jebol. Untuk itu, pemerintah harus segera mencari solusi, tapi dengan menghindari gembar-gembor untuk meredam potensi dampak negatif yang ditimbulkan," katanya.
Seperti diketahui, beberapa hari terakhir pasokan BBM subsidi di Kalimantan mengalami kelangkaan. Diprediksi, kuota BBM subsidi di Kalimantan akan habis sebelum akhir tahun. Begitu juga yang diperkirakan akan terjadi di Bali dan seluruh Indonesia.
Alokasi BBM subsidi dalam APBN tahun ini ditetapkan di bawah realisasi tahun lalu. Sementara itu, langkah pengendalian mulai dari rencana pembatasan BBM subsidi hingga kenaikan harga urung dilakukan pemerintah. (A-150/A-89)***
Ulasan DetikChanger
Ulasan LibertyReserve
Tidak ada komentar:
Posting Komentar