JAKARTA, (PRLM).- Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik memperkirakan, kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi 2012 sebesar 40 juta kiloliter (KL) akan habis Oktober. Untuk itu, Kementerian ESDM berencana mengajukan penambahan kuota BBM subsidi kepada DPR.
"Diperkirakan jatah 40 juta kiloliter itu habis kira-kira Oktober. Tapi sebelum itu pasti akan kita ajukan penambahan," kanya di Jakarta, Senin (28/5).
Menurut dia, sejauh ini permintaan tambahan kuota tersebutbelum diproses karena sekarang masih Juni. Akan tetapi, ia meyakinkan bahwa pemerintah akan mengajukan penambahan kuota kepada DPR. Apalagi, saat ini empat Gubernur Kalimantan sudah mengajukan penambahan kuota.
Terkait kekurangan kuota BBM subsidi di Kalimantan, ia menghimbau agar Gubernur se-Kalimantan tidak melakukan blokade pengiriman batu bara. Selain merugikan daerah mereka karena kehilangan pendapatan asli daerah (PAD), menurut dia, langkah itu mengancam stabilitas listrik.
“Bukan hanya Jawa yang terancam gelap gulita, tapi seluruh Indonesia,” tuturnya.
Pasalnya, menurut dia, saat ini Jawa sudah mulai bergantung pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dengan bahan bakar batubara.Pemblokiran kapal pengirim batubara yang dilakukan elemen masyarakat di Sungai Barito, Kalimantan Selatan tersebut dilakukan karena pemerintah pusat tidak mau menambah kuota BBM subsidi yang makin tipis di Kalimantan.
Namun, menurut Jero, saat ini pemerintah sedang mencari jalan keluar dengan menambah BBM nonsubsidi di Kalimantan. Hal itu dilakukan karena kuota BBM subsidi sudah habis dibagi ke seluruh daerah. “Langkah ini ditempuh karena darurat dan agar roda perekonomian Kalimantan tetap bergerak,” tuturnya.
Pengamat Ekonomi dari Universitas Pasundan (Unpas), Acuviarta Kartabi, menilai, untuk menyelesaikan persoalan ini pemerintah hanya memiliki dua pilihan. Jika tidak menaikkan harga BBM subsidi, maka pemerintah harus menambah kuota tahun ini.
Namun, menurut dia, opsi kenaikan harga BBM subsidi paling mungkin dilakukan pada akhir kuartal ketiga, pasca-Lebaran. Kenaikan harganya pun tidak boleh melampaui angka psikologis, naik Rp 1.500 per liter menjadi Rp 6.000 per liter. Secara psikologis, harga BBM subsidi pernah menyentuh angka tersebut.
“Juni-Juli-Agustus masa rawan lonjakan inflasi karena permintaan. Masyarakat akan diohadapkan pada tahun ajaran baru yang diikuti dengan puasa dan Lebaran. Kalau mau diberlakukan, paling cepat September," tuturnya.
Jika pemerintah tidak berani mengambil kebijakan tersebut, menurut dia, solusi yang harus ditempuh adalah menambah kuota. Ia menilai, penambahan kuota ini tidak akan membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) jebol. Pemerintah bisa melakukan penghematan dari berbagai sektor, seperti anggaran lembaga/kementrian, atau bisa mengambil dari cadangan fiskal.
"Total kuota BBM subsidi kita unrealistic. Bagaimanapaun pasti akan jebol. Untuk itu, pemerintah harus segera mencari solusi, tapi harus digodok secara matang, jangan dulu gembar-gembor untuk meredam dampak negatif yang mungkin ditimbulkan," katanya. (A-150/A-89)***
Tidak ada komentar:
Posting Komentar