BANDUNG, (PRLM).-Pertumbuhan kredit di Jawa Barat (Jabar) dinilai belum sehat. Walaupun dari tahun ke tahun penyaluran kredit terus menunjukkan trend positif, tapi angkanya disinyalir semu. Indikatornya adalah trend undisbursed loan (kredit yang belum dicairkan) yang juga terus menanjak.
Demikian diungkapkan Pengamat Perbankan dan Pasar Modal dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Aldrin Herwany, di Bandung, Kamis (10/5). Ia menilai, undisbursed loan di Jabar sudah
tergolong tinggi dan cukup memprihatinkan.
"Ada pertumbuhan kredit semu, dimana kredit yang sudah disepakati mendorong angka statistik menjadi bagus, tapi tidak direalisasikan. Ini akan mendorong peningkatan cost baik di sisi bank maupun debitur," katanya.
Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Wilayah VI Jawa Barat (Jabar) Banten, hingga Februari 2012, total undisbursed loan di Jabar mencapai Rp 11,69 triliun. Sementara total kredit yang disalurkan di Jabar mencapai Rp 162,26 triliun, dengan pertumbuhan sebesar 23,29%.
Outstanding undisbursed loan per Februari tersebut naik 11,44% dibandingkan posisi Oktober 2011 yang mencapai Rp 10,49 triliun. Umumnya, undisbursed loan tersebut terjadi pada sektor infrastruktur.
Menurut Kepala BI Kantor Perwakilan Wilayah VI Jabar Banten, Lucky Fathul Aziz, outstanding undisbursed loan per Februari tersebut sudah berlangsung sejak triwulan III/2011. Salah satunya penyebabnya adalah kendala pembebasan lahan.
Aldrin menilai, walaupun dibandingkan dengan total kredit yang beredar di Jabar, undisbursed loan masih berada di bawah 10%, namun menilik nominalnya tergolong besar karena sudah berada di atas Rp 10 triliun. Menurut dia, tingginya undisbursed loan itu akan menghambat perekonomian.
"Ini menunjukkan belum optimalnya peran intermediasi perbankan, selain dampak ketidakpastian yang membuat debitur memilih untuk wait and see. Hal ini harus menjadi perhatian serius, baik dari pihak perbankan maupun BI," tutur Aldrin.
Namun, menilik tingginya undisbursed loan berasal dari sektor infrastruktur, menurut Aldrin, hal itu juga harus menjadi perhatian pemerintah. Pasalnya, ini juga mengindikasikan tidak optimalnya program pengembangan infrastruktur di Jabar.
"Persoalannya pasti tidak jauh dari masalah pembebasan lahan. Ini harus segera diselesaikan atau pembangunan infrastruktur tidak akan jalan-jalan," ujar Aldrin. (A-150/A-89)***
sumber: Harian Pikiran Rakyat, Jumat, 11/05/2012
Tidak ada komentar:
Posting Komentar