BANDUNG, (PRLM).- Pertamina harus segera melakukan normalisasi pasokan elpiji 3 kilogram (kg), dengan mendistribusikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Jika kelangkaan elpiji 3 kg dibiarkan terus berlanjut, bukan hanya dikhawatirkan akan semakin meluas melainkan berpotensi memicu tindakan anarkis.
Demikian diungkapkan Ketua Himpunan Lembaga Konsumen Indonesia (HLKI) Jawa Barat (Jabar), Banten, DKI Jakarta, Firman Turmantara di Bandung, Selasa (29/5).
Kebijakan extra dropping yang ditempuh Pertamina, menurut dia, bukan solusi yang bisa menyelesaikan persoalan kelangkaan elpiji saat ini.
“Pemerintah dan Pertamina harus segera membuat solusi. Mau tidak mau, pemerintah harus menambah kuota elpiji 3 kg tahun ini dan Pertamina harus mendistribusikan sesuai dengan permintaan. Bagaimanapun juga, persoalan elpiji sudah menyangkut perut sehingga sangat sensitif,” ujarnya.
Apalagi, masyarakat hampir tidak memiliki alternatif bahan bakar lain sejak pemerintah memberlakukan kebijakan konversi energi.
Menurut dia, elpiji 3 kg bisa dikatakan sudah menjadi sebuah kebutuhan primer. Di sisi lain, masyarakat Indonesia juga memiliki kultur yang lebih memilih barang berharga murah.
“Itulah mengapa sejak jauh-jauh hari saya katakan, pengurangan pasokan elpiji yang disebut Pertamina sebagai penyesuaian akan menimbulkan reaksi bahkan gejolak di tengah masyarakat. Apa yang kemarin terjadi di Kab. Cianjur seharusnya sudah bisa diprediksi oleh Pertamina dan pemerintah,” tuturnya.
Seperti diberitakan “PRLM” Senin, puluhan warga Desa Sindangraja, Kecamatan Sukaluyu, Kab. Cianjur, menghentikan lima truk pengangkut elpiji 3 kg. Karena kesal akibat kelangkaan elpiji yang sudah berlangsung selama tiga pekan, mereka membeli paksa, masing-masing sebanyak 10 tabung dari lima truk tersebut.
Firman memperkirakan, kejadian tersebut akan kembali berulang bahkan meluas ke daerah lain, jika pemerintah dan Pertamina tidak segera bertindak.
“Wacana operasi pasar atau kebijakan extra dropping hanya bisa menjadi solusi yang bersifat jangka pendek, yang diperlukan adalah normalisasi pasokan elpiji,” tuturnya.
Hal senada dilontarkan Pengamat Ekonomi dari Universitas Pasundan (Unpas), Acuviarta Kartabi. Menurut dia, cara yang paling baik untuk menyelesaikan persoalan kelangkaan elpiji 3 kg di sejumlah wilayah Jabar ini adalah dengan mendistribusikan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.
“Kelangkaan ini berawal dari distorsi perubahan kebijakan yang tidak memperhitungan spekulasi dan berapa permintaan alamiah elpiji 3 kg. Untuk meredam kondisi ini, pemerintah harus menjamin pasokan elpiji 3 kg lancar dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” tuturnya.
Bukan hanya potensi meluasnya gejolak sosial, ancaman inflasi sebagai imbas dari kelangkaan elpiji 3 kg juga harus diwaspadai.
Saat ini saja, menurut Acuviarta, imbas dari kelangkaan elpiji yang sudah terjadi hampir satu bulan terakhir di Jabar terhadap tekanan inflasi sudah mulai terjadi.
“Ini memang bukan inflasi langsung karena tidak ada perubahan harga yang ditetapkan pemerintah. Akan tetapi, ketika harga liar, pasti komponen makro menyesuaikan. Sekarang sudah mulai terjadi dalam skala kecil dan akan terus berakumulasi,” tuturnya.
Untuk inflasi Mei, menurut dia, memang belum terlalu besar. Ia memprediksi, inflasi yang ditimbulkan mungkin baru sekitar 0,05%-0,06%.
Namun menurut Acuviarta, jika kelangkaan ini terus berlanjut hingga Ramadan, inflasi pada Agustus diprediksi akan terdongkrak hingga 0,2%-0,3%.
“Untuk Ramadan dan menjelang Lebaran, faktor bahan bakar itu sangat besar,” kata Acuviarta.
Seperti diberitakan “PRLM”, kelangkaan elpiji di Jabar sudah terjadi hampir satu bulan terakhir. Bahkan, saat ini kelangkaan elpiji sudah mulai meluas hingga ke Banten, tepatnya Tangerang.
Kelangkaan tersebut terjadi karena Pertamina melakukan pengurangan pasokan elpiji untuk menjaga agar kuota tahun ini tidak jebol. Akibat dari kelangkaan tersebut harga elpiji di sejumlah daerah meroket hingga mencapai Rp 15.000-Rp 20.000 per tabung. (A-150/A-89)***
Tidak ada komentar:
Posting Komentar