BANDUNG, (PRLM).- Pemerintah tidak layak berpuas diri dengan raihan angka produksi pangan. Masih banyak persoalan yang harus dipecahkan untuk mencapai kedaulatan pangan. Jika tidak segera disikapi, urusan pangan ini akan menjadi ancaman.
"Pada dasarnya akan tetap ada ancaman jangka menengah. Kedaulatan pangan tidak hanya produksi yang berlimpah, tapi bagaimana juga keterjangkauannya," kata Wakil Ketua Umum Kadin Jabar Bidang Pertanian, Kehutanan, dan Peternakan, Sonson Garsoni, Sabtu (19/5/12).
Dia menuturkan, khusus untuk wilayah Jawa Barat, beras sebagai salah satu komoditas pangan strategis memang diproduksi dalam jumlah yang berlimpah. Bahkan tanggungjawab yang diberikan pemerintah pusat untuk produksi beras Jawa Barat terbilang besar.
Dari total produksi gabah kering giling (GKG) nasional 2010, sebesar 66,5 juta ton misalnya, sebanyak 11,7 juta ton atau sekitar 17,6 persen dipasok dari Jawa Barat. Angka kontribusi tersebut, paling tinggi di antara provinsi-provinsi lain di Indonesia. Untuk tahun ini, angka produksi terus didongkrak hingga 12,5 juta ton.
Namun indikator ini saja tidak cukup. Persoalan lain, seperti daya beli, juga harus dipertanyakan. Sonson menilai, percepatan naiknya harga beras beberapa tahun terakhir tidak sebanding dengan laju pendapatan masyarakat. Hal ini menjadi tantangan sekaligus ancaman.
Produksi berlimpah tidak akan banyak berarti jika tidak bisa terbeli oleh masyarakat. "Tanpa terasa beberapa tahun terakhir harga beras terus meningkat dengan cepat. Sementara pendapatan buruh tidak sejalan dengan kenaikan harga beras. Jadi angka produksi saja tidak bisa mencerminkan kedaulatan pangan," ujarnya. (A-179/A-88)***
sumber: Harian Pikiran Rakyat, Sabtu, 19/05/2012
Tidak ada komentar:
Posting Komentar