JAKARTA, (PRLM).- Rencana pemerintah menargetkan surlus beras pada tahun 2012 sebesar 10 juta ton dinilai akan sulit tercapai. Pasalnya selama ini pemerintah hanya fokus dalam meningkatkan produksi padi. Padahal lahan yang tersedia sudah terbatas karena banyak konversi lahan pertanian yang terjadi.
"Banyak hambatan untuk mencapai surplus beras 10 juta ton pada tahun 2014 karena selama ini pemerintah hanya fokus pada peningkatan produksi saja sedangkan lahan saat sangat terbatas karena sudah dikonversin" kata Ketua BPP Himpinan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) bidang Agribisnis, Desi Ariyanti di Jakarta, Rabu (2/5).Hal itu disampaikan dalam diskusi Forum Dialog bertema "RUU Pangan dan Upaya Pencapaian Surplus beras".
Dikatakan, konversi lahan pertanian setiap tahun mencapai 110 ribu hektar. Sedangkan lahan baku tahun ini tinggal 6,75 juta hektar dari sebelumnya 7,74 juta pada tahun 2002.
Dikatakan, untuk dapat surplus dibutuhkan penambahan lahan sekitar 4 juta hektar apabila produktivitas gabah sebesar 5 juta ton per hektar. Target surplus 10 juta ton ini setara dengan 20 juta ton gabah kering giling.
Dikatakan, selain persoalan lahan, yang harus diperhatikan adalah pengadaan bibit padi. Selama ini pengadaan benih untuk petani tersendat dan pengadaan benih yang terdahulu bersifat public service obligasi (PSO) dan sekarang ditenderkan.
Untuk itu, tidak mustahil terjadinya ketidaksinkronisasian antara musin tanam dan pendistribusian bantuan benih yang totalnya mencapai 1 juta hektar. Akibatnya keinginan untuk surplus beras 10 juta ton akan terganggu.
Lebih lanjut Desi mengatakan, untuk pengadaan pupuk agar bisa mencapai surplus beras ini akan terganggu karena adanya rencana penyeragaman penggunaan pupuk NPK menjadi 15 persen di seluruh Indonesia. Ini akan menyebabkab secara tidak langsung akan mempengaruhi biaya, pola tanam dan hasil pertanian.
Sementara itu, Direktur Budidaya Serealia Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Rahman Pinem mengatakan, pada tahun 2011 lalu Indonesia juga mengalami surplus beras sebesar 3,4 juta ton. Namun surplus tersebut tidak kelihatan karena yang mengkomsumsi beras di Indonesia mencapai 240 juta orang.
Sementara untuk mencapai surplus 10 juta ton pada tahun 2014, yang perlu diperhatikan antara lain konversi lahan yang berubah. Saat ini luas tanam di Indonesia mencapai 13,25 juta hektar diseluruh Indonesia.
“Setiap tahun lahan konversi ratusan hektar berubah fungsi, kalau tidak dibenahi, maka untuk mencapai surplus tersebut tidak bisa dicapai,” tegasnya.
Selain itu, yang perlu diperhatikan lagi yakni kondisi irigasi, iklim yang tidak menentu. Untuk irigasi sendiri, tambahnya, sekitar 52 persen irigasi diseluruh Indonesia rusah, dan saat ini hanya 48 persen yang bisa dipergunakan untuk mengairi persawahan di seluruh Indonesia.
“Irigasi di Indonesia hanya 48 persen yang baik, selebihnya rusak. Kalau tidak dibenarin, maka pencapaian surplus beras tidak akan terjadi,” paparnya.
Sementara itu, anggota DPR Komisi IV Viva Yoga Mauladi mengatakan, sebenarnya saat ini Indonesia tengah mengalami krisis pangan. Indikatornya adalah adanya impor sejumlah bahan pangan dari luar negeri.
"Menurut saya, selama ada impor berarti sudah terjadi krisis. Saya tidak sependapat krisis itu harus ditandai dengan adanya antrean untuk mendapatkan pangan. Sekarang ini kita impor, berarti kita krisis," tuturnya.
Pengamat pertanian Khudori juga berpendapat, tanpa perubahan kebijakan dan kelembagaan, maka upaya bangsa untuk berdaulat dalam hal pangan masih jauh dari harapan.
"Idealnya, ketahanan pangan ini dikoordinasi oleh pejabat setingkat menko dan melibatkan semua kementerian terkait, buka tugas Kementerian Pertanian saja," katanya.
Akibatnya, kata dia, banyak kebijakan yang kerap tumpang tindih. Ketika Kementerian Pertanian tengah menggenjot produksi beras, misalnya, tiba-tiba keran impor dibuka lebar-lebar.(A-78/A-89)***
sumber: Harian Pikiran Rakyat, Rabu, 02/05/2012
Tidak ada komentar:
Posting Komentar